Joko Widodo Resmikan Indonesia Digital Test House

ERASUMBU.COM, KOTA DEPOK: Presiden RI Joko Widodo meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Selasa (7/5/2024). Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi didampingi Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan beberapa menteri terkait.

Dalam sambutannya, Jokowi berpesan agar Indonesia tidak menjadi penonton di tengah perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen,” ujar Presiden.

Menurutnya, saat ini teknologi berkembang dan berubah sangat cepat setiap hari, pasti ada perangkat-perangkat teknologi baru. Teknologi inipun mengubah cara-cara manusia bekerja yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.

Indonesia saat ini, kata Jokowi, pasar didominikasi oleh perangkat teknologi dan alat komunikasi impor. Bahkan nilai perdagangan di sektor ini mencapai Rp30 triliun.

“Sayangnya, perangkat teknologi dan alat komunikasi yang kita pakai masih didominasi barang-barang impor dan nilai defisit perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar dollar AS, lebih dari Rp30 triliun,” katanya.

Jokowi memaparkan beberapa data, di antaranya angka permohonan uji perangkat impor yang mendominasi, permohonan uji perangkat dari China ada 3.046 perangkat, sedangkan dari Indonesia hanya 632 perangkat.

Ia mengambil contoh data supplier perangkat Apple di dunia dari Indonesia hanya dua supplier. Sementara itu negara-negara di ASEAN seperti Filipina ada 17 supplier, dari Malaysia 19 supplier, Thailand 24 supplier, dari Vietnam 72 supplier.

“Padahal kalau di ASEAN, GDP (Gross Domestic Product) kita itu paling besar, 46 persen GDP ASEAN itu ada di Indonesia, tetapi untuk supplier kita tadi hanya dua,” ujar Presiden.

Situasi tersebut, kata Jokowi, cukup memprihatinkan. Namun harus segera dibenahi dengan meningkatkan kemampuan industri teknologi lokal. “Bangsa Indonesia harus berani dan melakukan banyak terobosan untuk mengejar target sebagai pemain kunci dalam rantai pasok teknologi global”.

IDTH

IDTH berdiri di atas lahan seluas 22.723 meter persegi dengan luas bangunan 11.953 meter persegi. Fasilitas pengujian ini disebut memiliki teknologi mutakhir yang dioperasikan para profesional di bidang pengujian dan kalibrasi menggunakan metode dan standar internasional.

Fasilitas ini akan menjadi tempat pengujian alat dan perangkat telekomunikasi agar memenuhi standar keamanan dan kualitas sebelum disalurkan ke pasar.

Perangkat telekomunikasi yang akan dipasarkan di Indonesia, termasuk telepon seluler 4G dan 5G harus memenuhi syarat dan lolos pengujian di BBPPT.

IDTH juga merupakan laboratorium terlengkap di Asia Tenggara. Fasilitas ini bahkan diharapkan dapat menjadi laboratorium rujukan untuk pengujian perangkat telekomunikasi di tingkat internasional.

Kehadiran IDTH yang merupakan pusat pengujian dan sertifikasi perangkat standar Internasional ini diklaim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi yang terdepan karena dilengkapi peralatan pengujian yang canggih.

Berbagai peralatan digital seperti laptop, HP, Bluetooth, Access Point, televisi digital, Handy Talkie (HT), dan radar diuji standar K3-nya disini sebelum diedarkan di pasaran.

Presiden Jokowi berharap ke depannya IDTH tidak sekadar menjadi balai sertifikasi dan pengadaan alat teknologi semata, tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi, memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi.

Presiden minta Kominfo untuk terus mendorong IDTH menjadi pusat Research and Development (R&D) menggandeng perguruan tinggi,  start up serta kalangan UMKM, mendorong research dan paten serta mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi produk-produk lokal agar produk perangkat digital dalam negeri mampu bersaing.

“Inilah yang kita cita-citakan bersama-sama. Digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri,” tutup Presiden.